September 21, 2024
Perubahan Kedua UU ITE Disahkan, Tiga PP Disiapkan

Perubahan Kedua UU ITE Disahkan, Tiga PP Disiapkan

0 0
Read Time:1 Minute, 33 Second

Samuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen Aptika Kemenkominfo), harfam.co.id Tekno, mengatakan Pemerintah telah menyiapkan 3 Keputusan Pemerintah (PP) untuk mendukung pelaksanaan perubahan informasi kedua UU Nomor 11 Tahun 2008. dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tiga PP yang disiapkan akan menciptakan ekosistem digital yang mengatur Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), serta tiga PP yang erat kaitannya dengan perlindungan anak di ruang digital dalam perubahan undang-undang tersebut akan ada yang istimewa. PP Pasal 40A (terkait penciptaan ekosistem digital. juga merupakan ketentuan baru tentang perlindungan anak,” ujarnya, Jakarta, Selasa, 5 Desember 2023. Nantinya, tiga PP akan diterapkan lintas sektor dan organisasi untuk mencapai hasil yang komprehensif dan menguraikan apa yang perlu dikelola secara digital untuk lebih mengoptimalkan ruang. Lebih lanjut, menurut Samuel, tim dari Departemen Umum Farmasi Kementerian Informasi dan Komunikasi saat ini sedang melakukan studi kasus di negara-negara yang telah menerapkan peraturan serupa UU yang ada sekarang hanya saja nanti akan dirinci di PP. Masalah ini sedang kita pelajari di negara lain, mereka sudah punya aturan serupa, di Eropa kita mau pelajari. UU ITE, Panitia Kerja RUU ITE sepakat untuk mengubah isi 14 pasal yang sudah ada dan menambah 5 pasal baru. Salah satu ketentuan baru yang penting dan ingin diprioritaskan dalam amandemen kedua UU ITE terkait perlindungan anak, yang menekankan pada kewajiban melindungi anak di platform digital. Hal ini tertuang dalam Pasal 16A Perubahan Kedua UU ITE: “Sebenarnya ada tiga PP yang akan kami hasilkan dari perubahan UU ini,” kata Samuel. Sebelumnya, pada Selasa sore, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menyetujui RUU Perubahan Kedua UU ITE pada Rapat Paripurna ke-10 Masa Sidang Kedua DPR RI 2023-2024. Muhammadiyah Minta Aturan Kontrasepsi Bagi Pelajar Direvisi: Bebas Akses Seksual Presiden Muhammadiyah Sumbar (PWM) Buya Bakhtiyar Minta Pemerintah dan DPR Ubah Aturan PP Kontrasepsi Bagi Pelajar Bagi Pelajar harfam.co.id .co.id 7 Agustus 2024

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
PAY4D
Share via
Copy link