harfam.co.id, Jakarta – Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) bersiap meluncurkan GovTech Indonesia atau platform digital nasional bernama INA Digital pada Mei 2024. Seperti diketahui, Pemerintah Perum Peruri sudah ditunjuk sebagai operator Teknologi Pemerintah (GovTech) Indonesia.
Peluncuran INA Digital mengundang segera, ambisinya bulan depan (Mei) untuk peluncurannya, kata Presiden Perum Peruri Dwina Septiani dikutip Antara, Kamis (25/4/2024).
Peluncuran yang direncanakan pada bulan Mei ini merupakan langkah awal yang akan diambil sebelum mencapai sasaran prioritas yang ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Integrasi Layanan Digital Nasional.
“Kami akan melihat apa yang benar-benar dicapai (peluncuran) oleh May. Jelas kemungkinan itu akan dimulai dengan aplikasi SmartASN. “Oleh karena itu kami berharap (layanan) kesehatannya juga kita punya karena sebenarnya berasal dari Kementerian yang digitalisasinya sudah maju,” imbuhnya.
Sementara terkait target penyelesaian produk untuk sembilan kementerian/lembaga, Dwina menegaskan akan rampung pada September mendatang.
Perusahaan pelat merah Perum Peruri telah ditugaskan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan dan Reformasi Birokrasi (PanRB) untuk menjalankan peran GovTech Indonesia.
Peruri kemudian mendapat mandat untuk mengintegrasikan Aplikasi Pemerintah Prioritas Berbasis Komputer (SPBE) untuk pelayanan terkait kementerian melalui satu portal nasional yang meliputi layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan bantuan sosial, administrasi kependudukan, layanan transaksi keuangan negara, layanan administrasi pemerintahan. . , portal layanan publik, layanan data khusus Indonesia, dan Layanan Kepolisian.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan pemerintah akan memiliki platform layanan publik bernama Ina Digital.
Ina Digital adalah nama platform yang terintegrasi dalam Program Sistem Elektronik Berbasis Pemerintah (SPBE) yang diputuskan oleh Presiden Joko Widodo.
Menurut Budi, platform ini merupakan upaya transformasi pelayanan publik kepada masyarakat secara digital.
“Presiden memutuskan platform SPBE kita diberi nama Ina Digital,” kata Budi pada acara peringatan 30 tahun Persatuan Telematika Indonesia (Mastel) di Jakarta, Kamis pekan ini.
Jadi semuanya digital, pelayanan publik harus terus mengalami transformasi digital, lebih cepat, lebih berkualitas, semuanya bisa kita selesaikan dengan kemajuan teknologi digital, ujarnya.
Mengutip siaran pers, Sabtu (13/1/2024), melalui integrasi Ina Digital akan dikembangkan antar kementerian dan lembaga, untuk mewujudkan satu portal layanan nasional.
Menkominfo juga menyampaikan, dengan platform ini masyarakat akan semakin mudah dalam mencari layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, dan lain-lain.
Budi juga mengatakan, ekosistem Ina Digital sedang dipersiapkan dan akan diluncurkan pada tahun ini. “Presiden meminta agar kita bisa mulai beroperasi pada bulan keenam, khususnya identifikasi penduduk secara digital terlebih dahulu,” kata Menkominfo.
Budi mengatakan, berdasarkan laporan Mendagri, baru 10 juta data kependudukan yang tertransfer secara digital, dan diharapkan proses ini bisa segera selesai.
“Transformasi digital itu penting, kalau kita tidak ketinggalan maka pemerintah harus meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, tidak ada pelayanan publik yang lebih baik dari transformasi digital,” kata Menkominfo.