Jakarta-Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (GPI) Ubadi mengatakan, kesejahteraan guru Indonesia masih mencengangkan. Salah satu penyebabnya adalah sistem pemerintahan yang bermoral atau korup.
“Harusnya ada sistem administrasi guru. Supaya kualitas dan kesejahteraannya terlihat. Jangan sama. Sistemnya Motara-Bihari. Hasilnya kualitas guru luar biasa.” kata Ubad, Selasa (11/5/20244).
Menurutnya, perbedaan status guru disebabkan adanya ketimpangan kesejahteraan guru. Misalnya, PNS punya guru dengan PPPK honorer.
“Saat ini guru kita berbeda. Ada guru sekolah dan guru Madirasa. Kualitas dan kesejahteraannya tidak terhitung banyaknya. Katakanlah ada guru, PPPK dan PNS.
Ia mendorong penyelenggaraan sistem yang akan dilakukan untuk memajukan manajemen guru. “Kalau sistemnya tidak generasi, akan ada masalah. Misalnya, apakah guru mencoba menaikkan gaji 2 juta yuan?
Ubath mengatakan anggaran pendidikan di Indonesia bukanlah masalah besar. Sebab anggaran pendidikan Indonesia masih besar. Alokasi anggaran pendidikan masih menjadi permasalahan.
Menurut data Gipsi, anggaran pelatihan setiap tahunnya tidak terserap dengan baik. Pada tahun 20223, RP111 tidak terserap.
Ubad mengatakan, “Ini bukan soal anggaran. Kita punya anggaran pendidikan yang besar, tapi sayangnya ada proses yang salah. Oleh karena itu, yang diperlukan hanyalah kemauan politik.