harfam.co.id, Jakarta – Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat usulan untuk membentuk kementerian yang menangani isu-isu terkait kemanusian dan kemiskinan.
Usulan ini datang dari Kelompok Parlemen untuk Pengurangan Kemiskinan dan Kependudukan. Oleh karena itu, permasalahan kependudukan dan kemiskinan harus diselesaikan dalam satu pintu. Dengan begitu, pengelolaannya akan bekerja efektif, dengan satu orang penanggung jawab, sehingga bisa cepat.
“Nama dinasnya bisa Kementerian Kependudukan/BKKBN,” kata Dr. Lalu Sudarmadi, MPIA Kelompok Parlemen tentang Pengurangan Kependudukan dan Kemiskinan dalam “Diskusi dan Media: Kelompok Parlemen tentang Pengurangan Kependudukan dan Kemiskinan, Mencari Solusi Pemimpin Baru”, Jumat, 27 September 2024, Jakarta.
Sudarmadi kemudian mengklaim bahwa Prabowo Subianto adalah sosok kenalannya yang selalu menaruh perhatian besar terhadap permasalahan kemiskinan.
“Beliau sering berbicara tentang kemiskinan di beberapa pertemuan, termasuk saat berada di Singapura dan Doha,” kata Lalu.
Ia menambahkan hingga saat ini, penanggulangan kemiskinan selalu menjadi fokus pemerintahan yang berkuasa. Hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah departemen/lembaga yang bertanggung jawab (K/L), termasuk alokasi anggarannya.
Namun setiap lima tahun (saat pergantian pemerintahan) angka kemiskinan turun 25-35 juta orang, kata mantan Sekretaris Jenderal BKKBN dan Pengamat Sosial ini.
Ia juga menyoroti proses percepatan penurunan resesi, dengan dukungan anggaran sebesar Rp 30 triliun. Jumlah tersebut diperuntukkan sebesar 18 K/L. Efektivitas intervensi ini juga dipertanyakan mengingat intervensi ini dikelola oleh begitu banyak departemen/lembaga.
“Pengelolaan harus direncanakan untuk menangani kemiskinan dan mencegah stagnasi. Apalagi departemen punya ego sektoral. Lebih baik bekerja melalui satu pintu,” saran Lalu.
Ia juga mengingatkan, penanggulangan kemiskinan yang bertujuan mengurangi 15 juta orang harus segera dilaksanakan.
“Prabovo mungkin tidak mau belajar lagi, dia langsung ke Gaspol.” “Jika suatu lembaga baru terbentuk, perlu waktu untuk ‘terbuka’ dan berfungsi,” kata Lalu.
Agar bisa senada dengan calon presiden Prabowo, Lalu Sudarmadi menegaskan dirinya tidak membuat lembaga baru melainkan mentransformasi lembaga yang sudah ada.
“Jangan membuat lembaga baru, tapi ubahlah lembaga yang sudah ada.” Tambahkan saja pekerjaan. Hanya satu lembaga yang bertanggung jawab. Institusi yang paling dekat dengan hal ini adalah Badan Nasional Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN).
Menurut Lalu, BKKBN memiliki rekam jejak yang baik, hanya sedikit data yang dianggap terbaik. Ada petugas penyuluhan di seluruh negeri. Pada saat yang sama, sumbernya terfokus pada satu maksud dan tujuan, yaitu keluarga.
Agar pengentasan kemiskinan bisa berjalan lancar dan cepat, lanjut Lalu, pemerintah harus berani melangkah keluar dari kotak. Ia juga meminta presiden terus memantau permasalahan kemiskinan dan kependudukan.
“Tingkat kebahagiaan dan kesuksesan saat ini, telah mencapai Total Fertility Rate (TFR) sebesar 2,1,” imbuhnya.
Saat ini, Deputi Bidang Advokasi, Mobilisasi dan Informasi (Adpin) BKKBN, Dr. Sucario Teguh Santoso, M.Pd, mengatakan permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan utama yang perlu segera ditangani dan dengan fokus besar. BKKBN sendiri saat ini tengah menyiapkan kebijakan strategis baru.
“Itu hanya kesepakatan dan kesepakatan,” kata Teguh.
Menurut Teguh, masyarakat dan kemiskinan merupakan masalah besar sejak awal. “Apakah periode 2025-2029 merupakan isu strategis?” “Ini menjadi tantangan tersendiri,” kata Teguh.
Ia berharap negara berpenduduk 270 juta jiwa ini bisa hidup damai dan sejahtera.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Teguh mengatakan, kemauan politik pemerintah tetap diperlukan meskipun pemerintah telah berupaya keras untuk mengentaskan kemiskinan melalui Perpres No. 4 Tahun 2022 untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem.
“BKKBN sendiri sebagai K/L selaras dalam melaksanakan undang-undang dan kebijakan yang disepakati pemerintah saat ini. “Apapun yang terjadi, BKKBN akan menjalankan kegiatan yang diamanatkan,” tutupnya.