UNFCC_1
Perubahan iklim dari tahun ke tahun adalah sebuah kepastian. Perubahan alam terjadi seiring dengan berkembangnya peradaban dan bertambahnya jumlah manusia yang menghuni bumi. Karena itu, pelestarian lingkungan akibat perubahan iklim atau climate change bukan hanya menjadi tanggung jawab salah satu negara, akan tetapi seluruh negara yang ada di muka bumi.

Kesadaran ini pula yang kemudian menggugah lahirnya pembentukan United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Pembentukan lembaga tingkat dunia ini diawali dari pertemuan KTT Bumi (Earth Summit) pada tanggal 3 – 14 Juni 1992 di Rio de Jeneiro, Brazil yang dihadiri oleh perwakilan 172 negara. Konferensi ini dihadiri 35.000 peserta yang terdiri dari kepala negara, peneliti, LSM, wartawan, akademisi, dan pihak terkait lainnya.
Isu utama yang didiskusikan waktu itu adalah isu lingkungan, termasuk di dalamnya pemanasan global, kerusakan hutan dan spesies langka, serta pengembangan industri yang ramah lingkungan. Salah satu hasil konferensi yang fenomenal adalah dirumuskannya kerangka kerja internasional mengenai perubahan iklim atau lebih dikenal dengan United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
Lembaga ini memiliki tujuan meningkatkan kerjasama secara berkesinambungan dengan mengadakan berbagai konferensi yang dibuat melalui pertemuan atau forum-forum bilateral, regional dan multilateral seperti G8, G20, dan MEF (Major Economic Forum), dan juga dengan sejumlah organisasi LSM tingkat internasional, perwakilan-perwakilan antar negara dan organisasi kemasyaraktan.
Menurut Ketua Utusan Khusus Presiden Indonesia untuk Perubahan Iklim dan Ketua Harian Dewan Nasional Perubahan Iklim Indonesia Rachmat Witoelar, UNFCCC merupakan lembaga independen dan bukan merupakan bagian dari PBB. Otoritas tertinggi UNFCCC dipegang oleh pertemuan anggota yang dilakukan setiap tahunnya yang dikenal dengan nama Conference of Parties (COP) sejak tahun 1995.
COP dipimpin oleh seorang presiden yang secara bergantian dipimpin oleh perwakilan masing-masing kawasan atau regional PBB yaitu Afrika, Asia, Amerika Latin dan Karibia, Eropa Bagian Timur dan Tengah, Eropa barat dan daerah lainnya. Dan, Rachmat Witoelar adalah Presiden COP 13/CMP 3 yang diselenggarakan di Bali, Indonesia, pada tahun 2007.
Dua Badan UNFCCC
UNFCCC memiliki dua badan permanen yang masing-masing menangani urusan tertentu. Badan pertama yaitu penasehat sains dan teknologi atau Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA). Badan ini memiliki tanggung jawab memberi masukan atau saran pada COP dalam bidang ilmiah, teknologi dan metodologi. Tugas utama badan ini mempromosikan pengembangan dan transfer teknologi yang ramah lingkungan dan melakukan pekerjaan teknis. Juga meningkatkan pedoman dalam menyiapkan komunikasi nasional dan inventarisasi emisi.
Selain itu SBSTA juga memainkan peranan penting sebagai penghubung antara informasi ilmiah yang disediakan oleh para ahli di IPCC dan kebijakan yang berorientasi terhadap kebutuhan COP. Badan ini juga kerap meminta informasi ilmiah lainnya kepada IPCC dan juga melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional yang relevan lainnya untuk berbagi informasi mengenai pembangunan berkelanjutan.
Badan yang kedua yaitu badan pelaksana atau Subsidiary Body for Implementation (SBI). SBI bertanggung jawab dalam hal memberikan memberikan saran kepada COP dalam segala hal yang berkaitan dengan penerapan konvensi. Tugas utamanya adalah untuk menguji informasi dari inventarisasi komunikasi nasional dan inventarisasi emisi yang dikeluarkan oleh negara anggota dengan tujuan untuk menaksir efektifitas konvensi secara menyeluruh.
Jika menengok sejarahnya, sepanjang COP 1 dan COP 2 hampir tidak ada kesepakatan yang berarti dalam upaya penurunan emisi GRK (Gas Rumah Kaca). Sedangkan pada COP 3, event ini menjadi ajang perjuangan negosiasi antara negara-negara Annex 1 seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Prancis, Italia, Jepang, dan Australia yang lebih dulu mengemisikan GRK (gas rumah kaca) sejak revolusi industri tahun 1850-an dengan negara-negara berkembang yang rentan terhadap perubahan iklim.
“Negara-negara maju memiliki kepentingan bahwa pembangunan di negara mereka tidak dapat lepas dari konsumsi energi dari sektor kelistrikan, transportasi, dan industri. Untuk mengakomodasikan kepentingan antara kedua pihak tersebut Protokol Kyoto adalah satu-satunya kesepakatan internasional untuk berkomitmen dalam mengurangi emisi GRK yang mengatur soal pengurangan emisi tersebut dengan lebih tegas dan terikat secara hukum,” papar Rahmat Witoelar (Ketua Dewan Nasional Perubahan Iklim Republik Indonesia).
Pada saat pertemuan otoritas tertinggi tahunan dalam UNFCCC ke-3 (Conference of Parties 3 – COP) yang diadakan di Kyoto (Jepang), suatu perangkat aturan yang disebut Protokol Kyoto diadopsi sebagai pendekatan untuk mengurangi emisi GRK. Kepentingan protokol tersebut adalah mengatur pengurangan emisi GRK dari semua negara-negara yang meratifikasi (mengadopsi) aturan. Protokol Kyoto ditetapkan tanggal 12 Desember 1997, kurang lebih 3 tahun setelah Konvensi Perubahan Iklim mulai menegosiasikan bagaimana negara-negara peratifikasi konvensi harus mulai menurunkan emisi GRK mereka.
Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi atau pengeluaran CO2 dan lima gas rumah kaca lainnya, atau bekerja sama dalam perdagangan emisi jika mereka menjaga jumlah atau menambah emisi gas-gas tersebut, yang telah dikaitkan dengan pemanasan global. Jika sukses diterapkan, Protokol Kyoto diprediksi akan mengurangi rata-rata suhu global antara 0,02C dan 0,28C pada tahun 2050.
Indonesia Punya DNPI
Di Indonesia, penanggulangan masalah perubahan iklim dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat madani, dunia pendidikan, masing-masing individu maupun pemangku kepentingan lainnya.
Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim dan untuk memperkuat posisi Indonesia di forum internasional dalam pengendalian perubahan iklim, Pemerintah Indonesia membentuk Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008. Lembaga ini diketuai oleh mantan Menteri Lingkungan Hidup era 2004 – 2009 Prof. Rachmat Witoelar.
Menurut Rachmat, visi dari lembaga ini adalah mewujudkan pembangunan rendah emisi karbon yang mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim dengan dukungan sistem pendanaan dan alih teknologi yang tepat guna.

Berdasar Perpres No. 46 Tahun 2008, tugas pokok dan fungsi DNPI meliputi: merumuskan kebijakan nasional, strategi program dan kegiatan pengendalian perubahan iklim; mengoordinasikan kegiatan dalam pelaksanaan tugas pengendalian perubahan iklim yang meliputi kegiatan adaptasi, mitigasi, alih teknologi dan pendanaan; merumuskan kebijakan pengaturan mekanisme dan tata cara perdagangan karbon; melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan tentang pengendalian perubahan iklim; dan memperkuat posisi Indonesia untuk mendorong negara-negara maju untuk lebih bertanggung jawab dalam pengendalian perubahan iklim.Kesadaran ini pula yang kemudian menggugah lahirnya pembentukan United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Pembentukan lembaga tingkat dunia ini diawali dari pertemuan KTT Bumi (Earth Summit) pada tanggal 3 – 14 Juni 1992 di Rio de Jeneiro, Brazil yang dihadiri oleh perwakilan 172 negara. Konferensi ini dihadiri 35.000 peserta yang terdiri dari kepala negara, peneliti, LSM, wartawan,

akademisi, dan pihak terkait lainnya.
Isu utama yang didiskusikan waktu itu adalah isu lingkungan, termasuk di dalamnya pemanasan global, kerusakan hutan dan spesies langka, serta pengembangan industri yang ramah lingkungan. Salah satu hasil konferensi yang fenomenal adalah dirumuskannya kerangka kerja internasional mengenai perubahan iklim atau lebih dikenal dengan United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
Lembaga ini memiliki tujuan meningkatkan kerjasama secara berkesinambungan dengan mengadakan berbagai konferensi yang dibuat melalui pertemuan atau forum-forum bilateral, regional dan multilateral seperti G8, G20, dan MEF (Major Economic Forum), dan juga dengan sejumlah organisasi LSM tingkat internasional, perwakilan-perwakilan antar negara dan organisasi kemasyaraktan.
Menurut Ketua Utusan Khusus Presiden Indonesia untuk Perubahan Iklim dan Ketua Harian Dewan Nasional Perubahan Iklim Indonesia Rachmat Witoelar, UNFCCC merupakan lembaga independen dan bukan merupakan bagian dari PBB. Otoritas tertinggi UNFCCC dipegang oleh pertemuan anggota yang dilakukan setiap tahunnya yang dikenal dengan nama Conference of Parties (COP) sejak tahun 1995.
COP dipimpin oleh seorang presiden yang secara bergantian dipimpin oleh perwakilan masing-masing kawasan atau regional PBB yaitu Afrika, Asia, Amerika Latin dan Karibia, Eropa Bagian Timur dan Tengah, Eropa barat dan daerah lainnya. Dan, Rachmat Witoelar adalah Presiden COP 13/CMP 3 yang diselenggarakan di Bali, Indonesia, pada tahun 2007.
Dua Badan UNFCCC
UNFCCC memiliki dua badan permanen yang masing-masing menangani urusan tertentu. Badan pertama yaitu penasehat sains dan teknologi atau Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA). Badan ini memiliki tanggung jawab memberi masukan atau saran pada COP dalam bidang ilmiah, teknologi dan metodologi. Tugas utama badan ini mempromosikan pengembangan dan transfer teknologi yang ramah lingkungan dan melakukan pekerjaan teknis. Juga meningkatkan pedoman dalam menyiapkan komunikasi nasional dan inventarisasi emisi.
Selain itu SBSTA juga memainkan peranan penting sebagai penghubung antara informasi ilmiah yang disediakan oleh para ahli di IPCC dan kebijakan yang berorientasi terhadap kebutuhan COP. Badan ini juga kerap meminta informasi ilmiah lainnya kepada IPCC dan juga melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional yang relevan lainnya untuk berbagi informasi mengenai pembangunan berkelanjutan.
Badan yang kedua yaitu badan pelaksana atau Subsidiary Body for Implementation (SBI). SBI bertanggung jawab dalam hal memberikan memberikan saran kepada COP dalam segala hal yang berkaitan dengan penerapan konvensi. Tugas utamanya adalah untuk menguji informasi dari inventarisasi komunikasi nasional dan inventarisasi emisi yang dikeluarkan oleh negara anggota dengan tujuan untuk menaksir efektifitas konvensi secara menyeluruh.
Jika menengok sejarahnya, sepanjang COP 1 dan COP 2 hampir tidak ada kesepakatan yang berarti dalam upaya penurunan emisi GRK (Gas Rumah Kaca). Sedangkan pada COP 3, event ini menjadi ajang perjuangan negosiasi antara negara-negara Annex 1 seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Prancis, Italia, Jepang, dan Australia yang lebih dulu mengemisikan GRK (gas rumah kaca) sejak revolusi industri tahun 1850-an dengan negara-negara berkembang yang rentan terhadap perubahan iklim.
“Negara-negara maju memiliki kepentingan bahwa pembangunan di negara mereka tidak dapat lepas dari konsumsi energi dari sektor kelistrikan, transportasi, dan industri. Untuk mengakomodasikan kepentingan antara kedua pihak tersebut Protokol Kyoto adalah satu-satunya kesepakatan internasional untuk berkomitmen dalam mengurangi emisi GRK yang mengatur soal pengurangan emisi tersebut dengan lebih tegas dan terikat secara hukum,” papar Rahmat Witoelar (Ketua Dewan Nasional Perubahan Iklim Republik Indonesia).
Pada saat pertemuan otoritas tertinggi tahunan dalam UNFCCC ke-3 (Conference of Parties 3 – COP) yang diadakan di Kyoto (Jepang), suatu perangkat aturan yang disebut Protokol Kyoto diadopsi sebagai pendekatan untuk mengurangi emisi GRK. Kepentingan protokol tersebut adalah mengatur pengurangan emisi GRK dari semua negara-negara yang meratifikasi (mengadopsi) aturan. Protokol Kyoto ditetapkan tanggal 12 Desember 1997, kurang lebih 3 tahun setelah Konvensi Perubahan Iklim mulai menegosiasikan bagaimana negara-negara peratifikasi konvensi harus mulai menurunkan emisi GRK mereka.
Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi atau pengeluaran CO2 dan lima gas rumah kaca lainnya, atau bekerja sama dalam perdagangan emisi jika mereka menjaga jumlah atau menambah emisi gas-gas tersebut, yang telah dikaitkan dengan pemanasan global. Jika sukses diterapkan, Protokol Kyoto diprediksi akan mengurangi rata-rata suhu global antara 0,02°C dan 0,28°C pada tahun 2050.
Indonesia Punya DNPI
Di Indonesia, penanggulangan masalah perubahan iklim dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat madani, dunia pendidikan, masing-masing individu maupun pemangku kepentingan lainnya.
Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim dan untuk memperkuat posisi Indonesia di forum internasional dalam pengendalian perubahan iklim, Pemerintah Indonesia membentuk Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008. Lembaga ini diketuai oleh mantan Menteri Lingkungan Hidup era 2004 – 2009 Prof. Rachmat Witoelar.
Menurut Rachmat, visi dari lembaga ini adalah mewujudkan pembangunan rendah emisi karbon yang mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim dengan dukungan sistem pendanaan dan alih teknologi yang tepat guna. Berdasar Perpres No. 46 Tahun 2008, tugas pokok dan fungsi DNPI meliputi: merumuskan kebijakan nasional, strategi program dan kegiatan pengendalian perubahan iklim; mengoordinasikan kegiatan dalam pelaksanaan tugas pengendalian perubahan iklim yang meliputi kegiatan adaptasi, mitigasi, alih teknologi dan pendanaan; merumuskan kebijakan pengaturan mekanisme dan tata cara perdagangan karbon; melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan tentang pengendalian perubahan iklim; dan memperkuat posisi Indonesia untuk mendorong negara-negara maju untuk lebih bertanggung jawab dalam pengendalian perubahan iklim